Langkah selanjutnya ajukan fakta waris ke pengadilan agama atau ke pengadilan negeri dengan melampirkan semua dokumen yang sudah ditandatangani oleh petugas RT, RW dan kelurahan. Untuk pengurusan tingkat RT, RW dan kelurahan tak dikenai biaya. Anda baru akan dikenai biaya ketika mendaftar permohonan dan perkara di pengadilan. Seluruh proses
Untuk memastikan seseorang sudah meninggal, ahli waris atau orang yang berkepentingan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri yang berwenang. Contoh penetapan seseorang dinyatakan hilang adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 392/Pdt.P/2014. Permohonan diajukan oleh MP, anak kandung orang yang dinyatakan hilang.
kewenangan untuk menangani perkara permohonan penetapan ahli waris muslim dari pewaris non-muslim. Adapun dari perspektif hukum Islam, penetapan Majelis terjadi perubahan kewenangan absolut di pengadilan negeri dalam hal kewarisan, dimana perkara waris yang dapat di tangani terbatas hanya pada perkara waris non-muslim, dengan menggunakan
Dalam hal pertanyaan Saudara, jawabannya adalah benar, bahwa untuk keperluan jual beli rumah warisan orang tua, yang mana adik Saudara juga sebagai ahli warisnya, maka Saudara wajib mengajukan permohonan perwalian/penetapan wali dan permohonan penetapan IZIN MENJUAL harta anak di bawah umur dari Pengadilan Negeri di tempat adik Saudara berdomisili.
pembagian waris, dan faktor-faktor orang dapat dikatakan menghilang. Penetapan Pengadilan Negeri terkait orang yang dianggap hilang dilihat dari segi KUHPerdata Pasal 463 sampai dengan Pasal 495, dan pembagian waris terhadap ahli warisnya, serta keadaan apabila orang yang dianggap hilang kembali atau
Kompetensi Pengadilan (Waris) 1. Tahun Dokumen. 2022 2 Melengkapi RumusanKamar Agama Angka 1 Huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019,bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (voluntair)tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris, dikecualikan dalamhal pernikahan
nZyREWi. 197 141 336 235 254 371 57 371 80
permohonan penetapan ahli waris pengadilan negeri